Manigee – Pengamat aturan kota dari Universitas Trisaksi Yayat Supriatna memperhitungkan penonaktifan No Benih Kependudukan( NIK) masyarakat LGO4D yang beralamat luar Jakarta bisa kurangi bobot ekonomi kota itu.
Yayat berkata kalau banyak masyarakat Jakarta yang saat ini telah bermukim di kota- kota cagak, semacam Bogor, Depok, Tangerang serta Bekasi( Bodetabek) tetapi sedang menikmati sarana yang diserahkan Penguasa Provinsi Jakarta.
” Jika jadi wilayah spesial, bobot ekonomi( Jakarta) terpaut pelayanan, sarana bansos, pembelajaran sampai kesehatan yang angkanya nyaris Rp12- 18 triliun dapat menurun,” tutur Yayat dalam dialog daring Forum Merdeka Barat 9 berjudul UU DKJ: Era Depan Jakarta Sesudah Bunda Kota yang disaksikan di Jakarta, Senin.
Beliau merinci kalau dikala ini dari 12 juta masyarakat Jakarta, cuma 9 juta masyarakat yang betul- betul berdiam di Jakarta. Sebaliknya lebihnya sebesar 3 juta masyarakat telah bermukim di luar Jakarta selaku komuter.
Semenjak tahun 1990- an, masyarakat Jakarta mulai beralih ke kota- kota cagak, semacam Bodetabek sebab rumah terus menjadi susah diterima serta harga tanah terus menjadi mahal.
Tidak hanya itu, Jakarta ialah kota dengan bayaran hidup paling mahal di Indonesia.
Sebab itu, Yayat mengapresiasi kebijaksanaan penonaktifan NIK masyarakat Jakarta yang diajukan Penguasa Provinsi( Pemprov) DKI Jakarta ke Departemen Dalam Negara( Kemendagri).
Pesan Brosur Menteri Dalam Negara No 470 atau 7256 atau SJ bertepatan pada 27 Desember 2021 mengenai Alih Tiba Masyarakat memercayakan kalau masyarakat yang telah beralamat lebih dari satu tahun wajib mengurus kepindahannya.
Penghapusan NIK masyarakat yang tidak lagi bermukim di Jakarta oleh Biro Kependudukan LGO 4D serta Pencatatan Awam( Dukcapil) DKI ditaksir berguna buat waktu jauh.
Perihal itu sebab akta masyarakat Jakarta serta informasi pemilih pilkada jadi lebih cermat dan distribusi dorongan sosial( bansos) pas target.